• Wed, Jun 2025

Antisipasi Kecurangan SPMB 2025: Pemkot Depok Siapkan Langkah Hukum Tegas

Antisipasi Kecurangan SPMB 2025: Pemkot Depok Siapkan Langkah Hukum Tegas

Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2025, terutama di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta yang berada di wilayahnya.

Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2025, terutama di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta yang berada di wilayahnya. Langkah tegas akan diambil jika ditemukan indikasi kecurangan dalam proses seleksi, termasuk sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melanggar.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh jajaran pejabat Pemkot Depok dalam rapat koordinasi bersama instansi pendidikan dan aparat penegak hukum yang digelar awal pekan ini. Menurut pihak pemkot, praktik curang seperti penggunaan joki, manipulasi data, hingga suap untuk meloloskan peserta tidak boleh lagi ditoleransi.

Kecurangan Merusak Masa Depan Pendidikan

Wakil Wali Kota Depok menekankan bahwa SPMB bukan sekadar seleksi, melainkan gerbang awal bagi generasi muda untuk menapaki masa depan. Oleh karena itu, seluruh proses harus bersih, transparan, dan adil.

“Kalau sejak awal sudah curang, bagaimana kita bisa berharap lahirnya generasi yang jujur dan berintegritas? Pemerintah akan bertindak tegas. Jika ada kecurangan, konsekuensinya bisa pidana,” tegasnya.

Langkah ini diambil sebagai bentuk peringatan keras kepada semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, maupun oknum yang mencoba bermain di balik layar proses seleksi.

Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Untuk memperkuat pengawasan, Pemkot Depok menggandeng kepolisian, kejaksaan, dan ombudsman daerah guna membentuk tim pemantau independen selama masa pendaftaran hingga pengumuman hasil SPMB. Tim ini akan menerima laporan masyarakat serta melakukan investigasi jika ada indikasi pelanggaran.

Pihak kepolisian menyambut baik kolaborasi ini. Menurut mereka, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan proses seleksi yang bersih.

“Kami siap turun tangan bila ada unsur pidana. Ancaman hukuman bagi pelaku bisa mencapai 6 tahun penjara, tergantung jenis pelanggarannya,” kata Kapolres Metro Depok.

Edukasi dan Sosialisasi bagi Siswa dan Orang Tua

Tak hanya tindakan hukum, Pemkot juga berkomitmen untuk memperluas edukasi ke sekolah-sekolah agar para siswa memahami pentingnya kejujuran dalam proses seleksi. Orang tua pun diajak berperan aktif agar tidak tergoda jalan pintas demi ambisi pribadi.

“Kami akan kirimkan surat edaran dan gelar seminar edukatif tentang etika SPMB. Ini bukan hanya urusan kelulusan, tapi karakter,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

Depok Ingin Jadi Teladan Nasional

Melalui kebijakan ini, Pemkot Depok berharap bisa menjadi kota percontohan dalam menjaga kredibilitas dunia pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan SPMB.

“Kami ingin Depok dikenal bukan hanya sebagai kota pelajar, tapi juga kota dengan proses pendidikan yang bersih dan bermartabat,” tutup Wakil Wali Kota.


Dengan komitmen kuat dan langkah nyata, Pemkot Depok menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tak bisa diraih lewat jalan curang. Kejujuran bukan hanya nilai moral, tapi fondasi utama bagi masa depan bangsa.

Pak Vincent

Minta 2 nasi bungkus, saya satu sama k*ntl satu.