Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang mengejutkan publik. Kali ini, sasarannya adalah Bupati Kolaka Timur, yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang mengejutkan publik. Kali ini, sasarannya adalah Bupati Kolaka Timur, yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya. Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.
Table of contents [Show]
OTT dilakukan pada Rabu malam (6 Agustus 2025), saat Bupati Kolaka Timur bersama sejumlah pihak tengah berada dalam suatu pertemuan tertutup. Tim penyidik KPK yang telah mengantongi bukti awal melakukan penyergapan dan langsung mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat, termasuk sang bupati.
Tak hanya itu, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai yang nilainya masih dalam proses penghitungan. Langkah ini diambil untuk mengamankan jejak transaksi yang diduga terkait dengan gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa OTT ini merupakan hasil dari pengembangan laporan masyarakat yang diterima beberapa waktu lalu. “Benar, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Sulawesi Tenggara. Sejumlah pihak sudah kami amankan untuk diperiksa lebih lanjut,” ujarnya kepada media.
Ali menambahkan bahwa operasi ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengadaan proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Kolaka Timur. “Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan intensif di Jakarta, termasuk terhadap Bupati Kolaka Timur. Detail perkara akan kami sampaikan dalam konferensi pers setelah proses awal selesai,” katanya.
Meski telah diamankan, status hukum Bupati Kolaka Timur masih menunggu hasil pemeriksaan awal selama 1x24 jam. Jika ditemukan bukti kuat, KPK akan segera menetapkan status tersangka kepada yang bersangkutan dan mengumumkan konstruksi perkaranya kepada publik.
KPK juga membuka kemungkinan bahwa penangkapan ini akan menyeret pihak-pihak lain, baik dari kalangan ASN, swasta, maupun politisi lokal yang terlibat dalam alur uang dan kebijakan proyek.
Penangkapan ini menuai berbagai reaksi dari publik dan pengamat antikorupsi. Banyak yang menilai bahwa kasus ini mencerminkan masih kuatnya praktik korupsi di daerah, terutama terkait pengelolaan anggaran pembangunan.
“OTT ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenang. KPK harus terus konsisten dan transparan dalam proses hukum,” ujar seorang aktivis antikorupsi lokal.
Kasus OTT Bupati Kolaka Timur menjadi babak baru dalam perjuangan panjang memberantas korupsi di tanah air. Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam mengungkap fakta-fakta di balik operasi ini. Apakah ini akan membuka kotak Pandora korupsi di Kolaka Timur, atau hanya akan menjadi episode singkat di layar pemberantasan korupsi?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyorot kasus dugaan korupsi di sektor infrastruktur daerah. Kali ini, sorotan tertuju pada proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) yang diduga sarat penyimpangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak ranah pengawasan anggaran dengan langkah tegas dalam pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan dana iklan milik Bank BJB.
Aparat kepolisian kembali mengungkap praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Kali ini, sebuah sindikat pengoplos gas subsidi berhasil dibongkar di wilayah Bogor.
